-A A +A
Versi ramah cetakPDF version

Merombak warisan, menyetir sejarah: Penyelewengan diorama Museum Sejarah Monumen Nasional

JJ Rizal
24 Juni 2010



Monas itu stempel kepribadian Sukarno. Ini kata Roosseno Soerjohadikoesoemo. Saat itu, 13 September 1962, Roosseno menyampaikan pidatonya sebagai promotor penganugerahan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dalam ilmu teknik dari Institut Teknologi Bandung kepada Presiden Sukarno. Peristiwa itu hanya selang setahun lebih dari pemancangan tiang pertama Monumen Nasional (Monas) oleh Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1961.

Rooseno, ahli teknik cor beton Indonesia, mengungkapkan ada empat alasan mengapa Sukarno layak meraih gelar kehormatan itu, salah satunya karena sang presiden: “sebagai insinyur-arsitek telah berjasa dalam begeesteren [menginspirasi] dan menjiwai Korps Insinyur Indonesia untuk berlomba-lomba turut dalam pembangunan negara”. Disebutkan pula bahwa Sukarno “menghidupkan sfeer [suasana] keteknikan modern, dalam mana para teknisi, terutama insinyur mendapat kesempatan menambah pengetahuan dan pengalamannya dalam persoalan teknis yang baru”.

Namun kalau Monas adalah stempel kepribadian Sukarno, maka harus diingat pula bahwa kepribadian Sukarno pun banyak ditentukan oleh sejarah. Sebagai aktor sejarah, Sukarno bergumul dengan sejarah, sekaligus memberikan analisa dan penilaian sejarah terhadap lingkungan sosial-historis yang mengitarinya. Ia sendiri mengaku sebagai historisch denken atau seseorang yang berpikir dengan berpedoman pada sejarah. Tetapi sejarah bagi Sukarno—menurut Taufik Abdullah—bukanlah dalam arti mendahulukan kebenaran faktualnya, melainkan inspirasi sejarahnya. “Sejak muda saya gemar sekali mempelajari sejarah, mengambil pelajaran dari sejarah, saya… historis visionair, historis optimist,” ini pengakuan Sukarno pada 1964, ketika ia menerima gelar Doktor Honoris Causa bidang sejarah dari Universitas Padjajaran, Bandung. Dalam konteks itu, yang penting pada sejarah adalah fungsi sosio-politiknya yang mampu memberi pandangan ke depan dan menyuntikkan kebanggaan serta optimisme akan hari depan yang gemilang.

Pikiran sebagai historis visionair, historis optimist itulah yang kemudian diaplikasikan dengan bakat Sukarno sebagai seorang arsitek sekaligus presiden yang berniat besar, bahwa “Jakarta ini harus dihubungkan dengan pembangunan bangsa… membangun Kota Jakarta, membangun tanah air, membangun negara kita, membangun masyarakat kita”. Karena itu, tepat jika sejarawan Abidin Kusno menyatakan bahwa bagi Sukarno, membangun Jakarta adalah membangun identitas kolektif. Sampai di sini sejarah pun menjadi hal penting.

Patung-patung, gedung-gedung, hotel, pusat perbelanjaan, tugu, jalan raya, semua dikaitkan dengan sejarah, bukan hanya hadir sebagai representasi simbolis tetapi juga historis.  Hal ini terutama nyata sekali dalam prakarsa dan konsep Sukarno untuk membangun Ruang Museum Sejarah Nasional di Monas. Di sini angan-angan Sukarno menjulang ihwal sejarah pembentukan bangsa Indonesia, proses menjadi Indonesia. Terkait itu pula, tiada media lain yang paling mampu dan kuat sebagai representasi simbolis-historis yang dapat memenuhi visi sejarahnya dalam memancarkan inspirasi sejarah. Diorama merupakan sekuat-kuatnya, dan seandal-andalnya, serta setegas-tegasnya media untuk menciptakan suasana dan tempat semasa, sehingga emosi terangsang serta keyakinan setiap orang yang melihat pun terbangun.

Adalah benar bahwa Presiden Republik Indonesia, Sukarno, pada 1964 membentuk Panitia Museum Sejarah Nasional yang diketuai oleh Priyono yang saat itu menjabat Menteri Pendidikan dan tokoh Partai Murba yang nasionalis-komunis. Tetapi tetap saja untuk meyakinkan bahwa pembuatan diorama sejalan dengan visi sejarahnya, maka Sukarno sendiri yang turun tangan untuk memeriksa setiap deskripsi tertulis serta gambar adegan untuk diorama. Sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu setahun, panitia berhasil menyelesaikan deskripsi tertulis dan gambar-gambar untuk diorama yang akan mengisi ruangan-ruangan seluas 80x80 m2 yang terletak tiga meter di bawah Monas. Hanya saja, sebelum Sukarno sempat memeriksa dan menyetujui, ia sudah keburu dicegat oleh peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S 1965) yang menghentikan semua bentuk eksperimen sosial-budaya-politik Sukarno.

Setelah peristiwa G30S 1965, pembangunan Monas mengalami kelesuan. Selain terimbas oleh malapetaka politik, juga oleh dana yang menipis. Namun di Monas masih berjalan juga pekerjaan-pekerjaan seperti pemasangan marmer, instalasi listrik, penerangan jalan di sekeliling tugu, penyempurnaan lantai atap Ruang Tenang, dan penyempurnaan langit-langit di atas 48 kubah diorama ruang Museum Sejarah. Semua itu berjalan sampai Maret 1967, saat Sukarno diturunkan, dan kemudian berhenti total.

Tak lama setelah Soeharto naik memegang kekuasaan, politik legitimasinya yang menempatkan sejarah sebagai alat penting, segera menempatkan Museum Sejarah Tugu Nasional sebagai salah satu masalah yang mesti diurus. Pada 5 Desember 1968, keluarlah Surat Keputusan RI No. 314 Tahun 1968 tentang pembentukan Panitia Pembina Tugu Nasional yang bertugas menyelesaikan, memelihara, membina Tugu Nasional dan pemanfaatannya bagi publik. Khusus untuk permasalahan dana diorama, diatasi dengan dibebankan pada anggaran PELITA (Pembangunan Lima Tahun), yaitu sebagai program Pengembangan Kebudayaan Nasional. Sebab itulah, di sini Sekretariat Negara memainkan peranan sentral dalam kepanitiaan, di samping Pertahanan Keamanan (Hankam) yang orang-orangnya banyak dimasukkan dalam keanggotaan. Dua lembaga itu yang oleh David Jenkins—si penulis biografi Soeharto paling ambisius—disebut sebagai lembaga terpenting yang menjadi mesin pelindung Soeharto dalam kekuasaan militernya.[1]

Pada 19 Maret 1969, Mashuri sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dilantik sebagai ketua Panitia Pembina Tugu Nasional. Namun sesungguhnya, kemudi lebih banyak dimainkan oleh Sekretariat Negara dan Hankam; dua lembaga negara yang memang sejak awal sampai tegaknya Orde Baru, banyak melibatkan diri dalam pencitraan baru dan pengubahan memori kolektif bangsa dengan mengikis habis memori kolektif bangsa yang telah dibuat Sukarno. Ini segera nampak dalam susunan Tim Perancang Isi Museum Sejarah Nasional, pengganti Panitia Museum Sejarah Nasional yang pernah dibentuk Sukarno. Berdasarkan Surat keputusan Ketua Panitia Pembina Tugu Nasional No. 06/Kpts/69 tertanggal 30 Desember 1969 ditunjuk sebagai ketua sekaligus anggota: Nugroho Notosusanto.

Dalam bukunya, Katharine E. McGregor menyebut Nugroho sebagai propagandis yang paling penting dalam rezim Orde Baru, yang tanpa lelah menyebarluaskan kepahlawanan militer Indonesia melalui museum, film dokudrama, dan buku pelajaran.[2] Nugroho semula memang dikenal sebagai sastrawan berbakat, namun kemudian ia lebih dikenal sebagai sejarawan yang ditempatkan A.H. Nasution—sosok yang oleh H.A.J. Klooster disebut sebagai “bapak penulisan sejarah militer”—dalam tim peneliti untuk meneliti dan menulis sejarah perjuangan bersenjata bangsa Indonesia pada 1964; sebagai suatu tandingan dari buku sejarah pergerakan nasional yang tengah disusun oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dinilai kaum militer merupakan “strategi offensif PKI dalam ranah sejarah”.

Di dalam kerja-kerja penelitian bersama Nasution yang dimulai pada 1964 itu, berubahlah persepsi sejarah nasionalistis Nugroho yang sempat dikemukakannya pada akhir 1950-an dalam serangkaian debat mengenai arah kajian sejarah. Pada periode itu, dalam soal sejarah, Nugroho sesungguhnya masih satu rel dengan Sukarno. Keduanya sama-sama mementingkan sejarah nasionalistis. Namun, pemikiran sejarah nasionalistis Nugroho bergeser ke sejarah militeristis seiring kekagumannya yang besar kepada Nasution.

Kerja yang dibebankan oleh Nasution itu, diselesaikan singkat saja oleh Nugroho. Setelah tiga bulan terbitlah Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia pada 1964. McGregor menyebut bahwa itulah buku yang menandai debut pertama Nugroho sebagai ahli sejarah militer resmi. Namun isi buku itu pula yang seterusnya mengilhami seluruh format isi sejarah versi Orde Baru pada umumnya. Termasuk dalam hal ini, adalah tampilan visual sejarah di dalam Museum Sejarah Tugu Nasional.

Dari kantor Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang baru di Medan Merdeka Barat No. 2, dekat Monas, Nugroho memimpin tugas menyusun ulang adegan-adegan yang akan dibuatkan dalam bentuk 48 diorama di Museum Sejarah Tugu Nasional. Tertulis dalam surat keputusan bahwa Nugroho bekerja tanpa harus terikat pada segala keputusan Panitia Pembina Tugu Nasional yang lama. Bila menengok buku Tugu Nasional: Laporan Pembangunan 1961-1971, semakin tegaslah bahwa adegan-adegan itu memang tak mungkin lagi mengacu pada hasil kerja sebelumnya, sebab telah dipatok acuan dan syaratnya sebagai berikut:

  1. Bersifat inspiratif  dalam arti dapat mengilhami perjuangan Negara Indonesia pada masa sekarang dan masa depan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana terkatub di dalam Pembukaan UUD 1945.
  2. Membuat kesadaran ber-Pancasila.
  3. Merupakan tonggak sejarah bagi pembinaan Orde Baru sesuai dengan Ketetapan MPR Sidang Umum IV dan V serta Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.
     

Dalam konteks itu, diorama versi masa Sukarno akhirnya memang tidak pernah terpasang dalam Museum Sejarah Nasional Indonesia. Apalagi dari Laporan Lengkap Lukisan Sejarah Visuil Museum Sejarah Tugu Nasional (1964) jelas terbaca bahwa tema-tema kunci yang membentuk visi Sukarno mengenai masa lalu Indonesia adalah gerak maju ke arah masa depan yang gemilang yang bercirikan sosialisme Indonesia dan tentu saja mengacu pada model sejarah inspiratif akan kegemilangan bangsa Indonesia.

Pendekatan model Sukarno yang sentralistis dan eskatologis dalam historiografi juga diikuti Nugroho. Tetapi Nugroho melakukan reideologisasi pada hampir semua trayek sejarah nasional yang sudah dikenal dan mengakhirinya dengan zaman Orde Baru yang menceritakan bagaimana negara mengalami sengketa di dalam tubuhnya sendiri yang kemudian diselamatkan oleh kekuatan militer Soeharto. Untuk bagian terakhir ini, Nugroho memimpin sendiri penulisannya. Sedangkan untuk trayek sejarah periode sebelumnya, ia berpegang pada babakan dalam Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia yang dibagi ke dalam empat periode:

  1. “Kebesaran zaman emas” yang mengisahkan Sriwijaya sebagai lambang kebesaran maritim dan keagungan Borobudur, terutama Kerajaan Majapahit, lengkap dengan peran pemersatu yang dimainkan Gajah Mada (Gambar 1).
  2. “Pendahuluan ke kemerdekaan” yang memusatkan perhatian pada perlawanan bersenjata dengan hanya menyebutkan sedikit sekali peran kekuatan intelektual yang termanifestasi dalam gerakan nasionalis serta komunis dan Islam politis.
  3. “Perang kemerdekaan” yang menyoroti peran sentral militer pra dan pasca kemerdekaan, Hari Pahlawan, perlawanan atas agresi militer Belanda, dan sumbangan Panglima Besar Sudirman (Gambar 2).
  4. “Meningkatkan pembelaan terhadap revolusi” yang mengungkap periode 1959, terutama dalam hal pembebasan Irian Barat.


Dalam tim Nugroho, yang terlihat mendominasi memang sejarawan Universitas Indonesia.  Mereka adalah Marwati D. Poeponegoro, Harsja W. Bachtiar, Sumartini, Bambang Sumadio, Buchari, Abdurachman, Moela Marboen, Lili Manus, Amir Sutaarga, dan I Gusti Ng. Rai Miskun. Mereka mendapat waktu bekerja tiga bulan sejak pelantikan pada awal Januari 1970. Rapat pertama dilaksanakan pada 27 Januari 1970 di Ruang Kerja Sekjen Dep P&K di Jalan Cilacap 4, Jakarta. Pada 8 April 1970, tim tersebut mengadakan rapat terakhir dan telah menyelesaikan tugas membuat adegan-adegan untuk 48 diorama yang akan ditampilkan di Museum Sejarah Tugu Nasional. Dari adegan-adegan yang disepakati, nyatalah bahwa konsep sejarah Nugroho dalam Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia mendapat tempat sebagai acuan mutlak, bukan saja dalam hal pembabakan tapi juga dalam konsep dan pemaknaan yang ingin disampaikan sebagaimana termanifestasi dalam pemilihan peristiwa-peristiwa yang ditampilkan. Begitulah salah satu momen pertama dan terpenting dari hari lahirnya ahli-ahli sejarah yang resmi memproyeksikan diri untuk menyajikan pembenaran atas peran militer dalam kepemimpinan nasional, meski itu terasa betul dilebih-lebihkan, kalau tidak dapat dikatakan palsu.

Adalah benar, bahwa suasana itulah yang segera terasa ketika membaca susunan sejarah visual hasil kerja Tim Perancang Isi Museum Sejarah Nasional yang dibentuk Orde Baru tersebut. Mengutip McGregor,[3] versi Nugroho tentang masa lalu nasional, sebagaimana yang disajikan oleh adegan-adegan diorama, menekankan pada superioritas militer Indonesia, kejijikan pada sosialisme, dan sangat mengecilkan peran historis Sukarno.

Hal itu selaras dengan instruksi Presiden Soeharto agar dalam peragaan-peragaan di museum, panitia museum memperlihatkan perubahan-perubahan dalam arah nasional mengikuti mandat para politisi Orde Baru dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang diselenggarakan selama tahun-tahun peralihan 1966 – 1969. Keputusan yang diambil selama sidang-sidang itu antara lain: menambah peran militer di bidang politik, meninggalkan sosialisme sebagai tujuan nasional, melarang partai serta ideologi komunis dan menghapus gelar-gelar Sukarno. Termasuk di dalamnya adalah menekan peran politis agama.

Singkatnya, visi baru mengenai masa lalu yang disajikan dalam museum ini sesungguhnya mencerminkan tema penting yang diajukan oleh Ali Murtopo, ideolog penting Orde Baru,  yaitu bahwa Orde Baru sendiri merupakan pengingkaran terhadap Orde Lama, sebuah renovasi yang mengikuti garis-garis dan pola-pola yang baru, khususnya pembaruan nilai-nilai.

Demi memberikan pencitraan peran militer dalam sejarah panjang Indonesia, rekayasa sejarah yang berlebihan memang tak terhindarkan, meskipun sebenarnya kaum militer baru terbentuk pada masa revolusi 1945. Nuansa militer begitu kentara pada bagian B, Ruang Diorama Sebelah Selatan, yang boleh dikatakan sebagai diorama perang, sebab lebih dari setengahnya adalah adegan perang.

Di sini, Nugroho dan timnya tidak mengikuti gambaran panitia zaman Sukarno yang hanya menggambarkan Diponegoro, Pattimura, Imam Bonjol, Singamangaraja sebagai pahlawan perorangan yang melawan kolonialisme. Namun mereka mengubah peran pahlawan tersebut menjadi tokoh militer. Sebab itu, adegan-adegan yang dirancang pada 1964 dengan judul “Pahlawan Diponegoro”, “Pahlawan Pattimura” dan lain sebagainya, diubah judulnya dengan mengganti kata “pahlawan” menjadi “perang” (Gambar 3 dan 4). Dengan mengalihkan adegan-adegan ini, Nugroho dan timnya berhasil memberi legitimasi historis yang jauh ke belakang, yang dapat digunakan sebagai modal sosial-politik kaum militer yang memang tengah meningkatkan perannya dalam formasi politik awal Orde Baru.

Lebih jauh lagi, peran militer itu secara historis dikaitkan jauh hingga ke zaman Majapahit dalam bentuk penggambaran kolosal armada perangnya (Gambar 5). Suatu usaha mencari akar tradisi keksatriaan atau keprajuritan sebagai legitimasi peran militer yang penting untuk mencapai kegemilangan. Bahkan dalam adegan yang berjudul “Hari lahir ABRI 5 Oktober 1945” dibuat penyesuaian yang menarik dengan menempatkan Candi Borobudur sebagai latarbelakang Jenderal Sudirman dan pasukannya (Gambar 6). Suatu upaya membumbui sejarah dengan khayal yang belum tentu kebenaran faktualnya, tetapi jelas memberi efek dramatis yang hebat. Sampai di situ tentu diorama “Hari lahir ABRI” ini punya kekuatan prima sebagai simbolisasi yang menarik agar para pengunjung yang melihatnya mendapat kesan bahwa tradisi militer Indonesia sudah sangat tua dan berkait langsung dengan zaman kuno ketika nenek moyang masyarakat Indonesia dalam periode keemasan, puncak kebesaran. Sekaligus juga dengan menaruh kaum militer bersama Borobudur yang merupakan ikon nasional non muslim, maka Orde Baru ingin menyatakan betapa Islam merupakan musuh politik terbesar kaum militer.

Menurut Orde baru, keberagamaan yang ideal adalah yang mendukung ideologi persatuan dan harmoni. Sebab itulah adegan keberagamaan dalam diorama yang diperlihatkan adalah “Candi Jawi Perpaduan Syiwaisme-Budhaisme” (Gambar 7), “Pesantren sebagai pemersatu bangsa Indonesia” (Gambar 8), “Agama Katholik Roma dalam proses penyatuan bangsa” (Gambar 9), “Kegiatan Gereja Protestan dalam proses penyatuan abad XX” (Gambar 10). Dan seperti dalam sejarah Orde Baru, pengancam persatuan itu adalah kelompok komunis yang juga musuh umat beragama. Begitulah sifat radikal agama diarahkan. Kelompok agama merupakan sekutu antikomunis terbaik Orde Baru, terutama jika dikaitkan dengan kerjasama mereka dalam menghancurkan PKI dan menggulingkan Presiden Sukarno.

Sukarno adalah sosok yang disingkirkan dalam sejarah Orde Baru. Diorama yang ada juga diarahkan sebisa mungkin untuk tidak hanya menghapus pengaruh-pengaruh ideologinya di dalam rancangan Museum Sejarah, namun juga menghilangkan Sukarno sebagai tokoh sejarah. Sukarno sudah menjadi kultus, karena itu bagaimanapun pengaruh Sukarno dengan ideologinya merupakan suatu ancaman bagi Orde Baru, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pengecilan perannya, bahkan melalui suatu pembunuhan karakter.

Ada beberapa adegan diorama yang secara sengaja direkayasa untuk mengecilkan—kalau tidak bisa disebut menghilangkan—peran sejarah Sukarno yang memang dianggap sebagai ancaman potensial yang mampu memercik api (kalau tidak bisa disebut membangkitkan) gerakan perlawanan, seperti adegan Sukarno di depan pengadilan Belanda di mana Sukarno memainkan peran historisnya melalui pleidoi Indonesia Menggugat, adegan Sukarno mengumumkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan diorama mengenai Ganefo. Satu adegan lagi adalah yang dalam versi 1964 diberi judul “Lahirnya Pancasila”.

Adegan diorama “Lahirnya Pancasila” ini direncanakan untuk menggambarkan situasi ketika Sukarno untuk pertama kali mengucapkan lima dasar Pancasila pada 1 Juni 1945. Tetapi untuk mengurangi peran sejarah Sukarno, maka adegan itu direvisi oleh tim Orde Baru, bukan saja dengan mengubah judulnya menjadi “Pengesahan Pancasila dan UUD 1945”, malahan diorama itu dibuat ulang dengan mengikuti alur sejarah asal-usul Pancasila yang diyakini Nugroho Notosusanto. Menurut keyakinan Nugroho, penggali Pancasila itu bukan hanya Sukarno, namun ada dua orang lain. Lagipula hari lahir Pancasila yang sesungguhnya adalah pada 18 Agustus 1945, yaitu saat Pancasila dan UUD 1945 disahkan.

Apapun alur keyakinan Nugroho. tujuannya hanya satu, yaitu melepaskan kaitan antara Sukarno dengan Pancasila, sehingga rezim Orde Baru bisa menyatakan Pancasila adalah warisan sejarah lama yang diselewengkan dan hanya mereka yang mampu mengembalikannya untuk dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Orde Baru memang begitu bernafsu untuk menghilangkan peran historis Sukarno, bahkan adegan diorama di Ruang Kemerdekaan yang dalam konsep awalnya Sukarno menjadi bagian yang tak terpisahkan—semacam simpul sejarah—dirombak dari ruang diorama di Museum Sejarah Monas. Diorama tersebut, yang pada rencana awalnya menggambarkan pembacaan proklamasi oleh Sukarno, kemudian diganti dengan membeberkan Sang Saka Merah Putih pada dindingnya. Tindakan ini sekaligus juga untuk menutup teks proklamasi yang telah ada di dinding tersebut. Penggagas penggantian ini adalah Nugroho Notosusanto dan Amir Sutaarga. Mereka mengemukakan gagasan ini ketika Presiden Soeharto mengadakan inspeksi kerja untuk pertama kalinya ke Monas. Alasannya adalah Sang Saka Merah Putih sudah lebih dulu berkibar dan dikenal sebelum proklamasi dikumandangkan. Bahkan untuk gagasan itu Sekretariat Negara mengelurkan dana Rp40,000,000. Secara khusus Presiden Soeharto juga menyumbang sejumlah Rp30,000,000.

Berbarengan dengan aksi Nugroho menekan peran sejarah Sukarno, ia mengagungkan peran sejarah Soeharto, bahkan mengarah pada upaya kultus individu. Ia menyelipkan Soeharto bersama tokoh militer lainnya ke dalam adegan-adegan baru. Di dalam rancangan Nugroho, tampak Soeharto tampil dalam tiga adegan, yaitu “Pembebasan Irian Jaya 1 Mei 1963” (Gambar 12), Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1965” (Gambar 13), dan “Surat Perintah 11 Maret 1966” (Gambar 14). Padahal dalam rancangan pertama tahun 1964, tak satu pun adegan yang menampilkan peran sejarah Soeharto. Adalah benar dalam kenyataan historisnya bahwa Soeharto berperan dalam semua peristiwa itu, tetapi dalam diorama ini Nugroho telah memakai pendekatan ‘sejarah orang besar’. Sebab itu, terlihat sekali seolah-olah Soeharto itu adalah hero worship, sentral penggerak sejarah yang dialah sendiri penyebab asal muasal terjadinya suatu peristiwa sejarah.

Adegan-adegan kultus individu Soeharto dan pengagungan sejarah Orde Baru yang paling kuat memang tampil di Ruang Diorama Sebelah Utara, bagian yang sebenarnya dalam konsep 1964 sengaja diperintahkan langsung oleh Sukarno untuk dikosongkan agar kelak dapat diisi oleh generasi mendatang akan pencapaian sejarah Indonesia pasca Sukarno. Namun isinya secara total adalah sebarisan pembenaran sejarah yang memantapkan legitimasi Orde Baru. Misalnya, diorama “Hari Kesaktian Pancasila” yang menunjukkan kerja menggagalkan suatu usaha yang mereka sebut sebagai “Kudeta 1 Oktober 1965” dan upaya merongrong kesaktian Pancasila (Gambar 13). Inilah diorama yang ingin mengesankan kepada setiap pengunjung akan bejatnya masa Sukarno, sekaligus sifat murtad politik zaman Sukarno dari Pancasila. Menurut diorama ini, adalah Orde Baru yang mampu mendapat kesaktian dari Pancasila agar dapat kembali dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Adegan untuk propaganda semacam ini pun dirancang dan mendapat perhatian sejak awal masa Orde Baru, yaitu dengan terus-menerus memperlihatkan gambaran akan peristiwa Lubang Buaya, saat jenazah para jenderal ditemukan dan diangkat, sementara Soeharto tampak gagah berbaju loreng berkacamata hitam sambil berkacak pinggang, berdiri tegak mengawasi.

Contoh selanjutnya adalah adegan berjudul “Aksi-Aksi Tri Tuntutan Rakyat” yang terpusat pada aksi protes mahasiswa menentang Sukarno (Gambar 14). Untuk mendapatkan kesan dramatis, adegan ini bahkan mengabaikan fakta sejarah. Sekelompok mahasiswa berjaket kuning berdemonstrasi di Monas sambil mengangkat poster yang berisi tuntutan-tuntutan mereka. Sementara berdiri di depannya adalah pasukan Cakrabirawa yang bersenapan. Tampak juga baju berlumur darah yang dapat ditebak sebagai gambaran martir mahasiswa Arif Rahman Hakim.

Orde Baru berupaya menyambungkan peran sejarah yang dimainkan dengan peran historis mahasiswa dalam sejarah yang sangat sohor sebagai kekuatan moral. Suatu upaya pelegitimasian peran Orde Baru sebagai kekuatan moral, terutama dalam upaya melawan unsur politik kiri dan nasionalis. Dan memang aliansi kekuatan Orde Baru dan mahasiswa yang bahu-membahu mengambil alih kekuasaan Sukarno, kemudian tidak hanya merupakan kekuatan politik fisik dan massal, namun juga intelektual dan ideologis, sebagaimana tampak dari yang mereka sebut sebagai “aliansi Pancasilais”.

Adegan terakhir yang menguatkan peran sejarah Orde Baru adalah diorama “Surat Perintah 11 Maret” (Gambar 15). Adegan ini menjadi puncak dari konflik dan menjadi arti penting dari kelahiran Orde Baru yang menekankan pada upaya mewanti-wanti bahaya-bahaya yang selalu ada untuk menghancurkan persatuan bangsa, menyelewengkan Pancasila, dan karena itu semua pihak harus bersiap serta waspada terhadap mereka-mereka yang membahayakan Pancasila. Bahkan untuk adegan ini, Presiden Soeharto menaruh perhatian khusus. Tercatat dalam buku panitia bahwa turun tangannya langsung Presiden Suharto dalam adegan diorama ini adalah peristiwa paling penting dalam sejarah Monas sepanjang 1976 – 1977.

Pada 11 Maret 1977, Presiden Soeharto memimpin langsung inspeksi kerja untuk melihat selesainya perbaikan diorama “Surat Perintah 11 Maret”. Tetapi kejengkelan presiden meluap manakala ruangan diorama yang berada tiga meter di bawah permukaan tanah itu digenangi air setinggi 30 cm akibat curah hujan yang luar biasa lebatnya menimpa Jakarta, semalam sebelum inspeksi. Segala macam upaya dilakukan untuk memungkinkan inspeksi presiden tetap berjalan. Sayang, kerja berjam-jam yang luarbiasa dari satuan Dinas Kebakaran dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, tak bisa mengejar waktu inpeksi yang telah ditetapkan. Suatu momen penting dari upaya rekayasa sejarah yang penting sebagai legitimasi kekuasaan Orde Baru, harus ditunda ke Minggu berikutnya pada 18 Maret 1977. Saat itulah diorama “Surat Perintah 11 Maret” langsung dinyatakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Presiden Soeharto. Peristiwa ini juga menjadi tanda resmi diterima dan disetujuinya semua adegan dalam Museum Sejarah Monas.

Momen terpenting memang meleset, tapi sebuah upaya rekayasa sejarah demi mendapatkan legitimasi sejarah dengan memaksakan versinya tentang masa lalu mulai diresmikan dan dijalankan oleh Orde Baru. Seperangkat peraturan dikeluarkan untuk memboyong sejumlah besar masyarakat agar “wajib” mengunjungi Museum Sejarah Monas untuk melihat diorama, yang memang memiliki sifat dasar sebagai salahsatu media yang paling sugestif untuk menciptakan dan membentuk pelembagaan ingatan resmi.

Ketika dibuka untuk pertama kali, Museum Sejarah Monas sudah langsung dikunjungi 28,367 orang, meningkat menjadi 43,287 orang, dan naik lagi setahun berikutnya menjadi 59,739 orang, lalu setahun berikutnya menjadi 78,358 orang dan naik terus menjadi 99,416 orang. Lantas untuk semakin mendongkrak jumlah pengunjung, maka dikeluarkan Surat Keputusan No. D.111/3923/d/6/’75 tanggal 12 Juli 1975 yang salahsatunya adalah mewajibkan murid-murid sekolah untuk mengunjungi Museum Sejarah Monas.

Demikian, rezim mulai menyetir ingatan kolektif masyarakat yang berujung pada pelembagaan ingatan resmi akan peran penting tentara sebagai pengendali masyarakat. Suatu proses yang dijalankan di seluruh Indonesia dengan pendirian monumen dan museum serupa Museum Sejarah Monas. Tetapi Museum Sejarah Monas tetap menduduki tempat penting (selain museum-museum yang didirikan kemudian, seperti Museum ABRI Satria Mandala, Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Museum Waspada Purbawisesa, Museum Keprajuritan, Museum Pengkhianatan PKI), sebab dalam konteks tempatnya yang berada di Jakarta, Museum Sejarah Monas menjadi wahana yang paling efektif sehingga—meminjam istilah sastrawan Pramoedya Ananta Toer—“seseorang tidak akan menjadi orang Indonesia sebelum ia melihat Jakarta”. Dan dalam periode yang sangat panjang, ada pameo “belum ke Jakarta bila belum lihat Monas”. Dalam konteks itu Orde Baru bukan saja telah menghalau semua identitas kolektif dan representasi simbolis serta historis Jakarta yang telah dibangun Sukarno, tapi juga menawarkan—kalau tak bisa disebut memaksakan—nilai dan cara pandang baru tentang apa yang disebut menjadi Indonesia: tradisi keindonesian yang militeristik.

Pasca 1998, bersamaan dengan dijatuhkannya Soeharto dan dipulangkannya para tentara ke barak, sejarah nasional versi Orde Baru tidak lagi dipercaya. Seketika muncul perdebatan mengenai sejumlah persoalan sejarah yang sensitif dan mendapat liputan luas dari media massa. Toko buku kebanjiran buku-buku yang mengangkat tema-tema sejarah yang sebelumnya dianggap terlarang, dan malah tak jarang mempersoalkan kisah masa lalu Orde Baru. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan serangan terhadap kredibilitas sejarah Orde Baru, terutama mengenai peran Soeharto dalam sejarah. Adegan-adegan sejarah yang menjadikan Soeharto (termasuk kaum militer) sebagai causa prima dari segala peristiwa kegemilangan Indonesia, digugat, dinyatakan sebagai penipuan sejarah dan pembesaran yang tak berdasarkan kebenaran faktual, namun lebih sebagai kebenaran normatif dan ideologis.

Kegoncangan hebat pun muncul di Indonesia. Di satu sisi guru-guru sekolah kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan para murid yang kritis seputar sejarah awal dan berdirinya Orde Baru serta peran utama Soeharto dan kaum militer, sementara di sisi lain media memberikan tempat bagi usaha-usaha menjernihkan sejarah. Apalagi upaya-upaya untuk membuat revisi buku sejarah nasional menjadi kandas karena sejumlah sejarawan kritis tak melihat niat sungguh-sungguh pihak pemerintah dan barisan sejarawan yang memang biasa bekerja dengan Orde Baru untuk melakukan perubahan mendasar. Oleh sebab itu terjadilah kekosongan kajian ulang yang kritis dan mendalam mengenai karakter pascakolonial dari historiografi resmi yang lebih dari sekadar mengatasi sejumlah kontroversi sejarah.

Dalam situasi menunggu agenda baru historiografi (kalau tidak bisa disebut vakum) itulah—sementara sejarah bagi kekuasaan yang baru bukan lagi sesuatu yang penting—semua yang terkait dengan media penyampai berita masa lalu pun menempuh jalannya sendiri-sendiri. Seperti banyak museum lain yang jumud, di mana hampir tak bisa diharapkan lagi dari dalamnya muncul inisiatif dan kreativitas menyambut perubahan, maka Museum Sejarah Monas demikian adanya. Arus perdebatan sejarah nasional pascareformasi terpisah jauh dari kerja dan kegiatan museum itu sendiri. Tidak ada lagi perhatian istimewa. Diorama tidak terawat dan kumuh tak terurus. Bahkan beberapa kubah diorama kosong. Sebuah miniatur tentang pola transportasi masyarakat kota Jakarta kini nongkrong menyita seperempat ruangan dengan bentuk yang menyempal dari sekelilingnya. Museum Sejarah Monas menunggu tugas historisnya yang baru, tetapi jelas untuk jangka waktu yang panjang Museum Sejarah Monas tetap akan menjadi “si tua bangka” yang dari mulutnya tetap saja mengoceh memberi dongengan yang sama ihwal kebohongan-kebohongan sejarah Orde Baru kepada jutaan anak-anak sekolah yang saban tahun datang secara rutin dari seluruh penjuru tanah air.***




Depok, Juni 2010





JJ RIZAL lahir di Jakarta, 1975. Ia kuliah di Jurusan Sejarah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Setelah lulus pada 1998, ia mendirikan Penerbit Komunitas Bambu yang banyak menerbitkan buku-buku ilmu pengetahuan budaya dan humaniora. Penerbit ini berkembang dan pada 2005 membuat sayap penerbitan Masup Jakarta yang khusus menerbitkan buku-buku sejarah dan sastra Jakarta. Selain menjadi editor buku, ia juga menulis di berbagai media massa. Selama 2001 - 2006 ia pernah menjadi kolomnis tetap tentang sejarah Batavia-Betawi-Jakarta untuk MOESSON Het Indisch Maandblad di Belanda. Karyanya telah dimuat dalam kumpulan Politik Kota Kita (Penerbit Kompas, 2006), Onze Ong: Onghokham dalam Kenangan (Komunitas Bambu, 2007), dan Sejarah yang Memihak: Mengenang Sartono Kartodirdjo (Ombak, 2008). Saat ini ia juga menjadi kolomnis di majalah Djakarta!.



 


National Monument Museum of History, 2010. Photo by Julia Sarisetiati.


Gambar 1. Diorama No 6. “Sumpah Palapa 1331”


Gambar 2. Diorama No. 38. “Panglima Besar Jenderal Sudirman Memimpin Gerilya 1948”


Gambar 3. Diorama No. 14. “Perang Diponegoro 1825 – 1830”


Gambar 4. Diorama No. 13. “Perlawanan Patimura 1817”


Gambar 5. Diorama No. 7. “Armada Perang Majapahit Abad ke 14”


Gambar 6. Diorama No. 34. “Hari Lahir ABRI 5 Oktober 1945”


Gambar 7. Diorama No. 5. “Candi Jawi Perpaduan Sivaisme-Budhisme 1292”


Gambar 8. Diorama No. 9. “Pesantren sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Abad ke 14”


Gambar 9. Diorama No. 36. “Agama Katolik Roma dalam Proses Penyatuan Bangsa”


Gambar 10. Diorama No. 21. “Kegiatan Gereja Protestan dalam Proses Penyatuan Bangsa Abad XX”


Gambar 11. Diorama No. 33. “Pengesahan Pancasila Landasan Falsafah Negara dan U.U.D. 1945 18 Agustus 1945”


Gambar 12. Diorama No. 44. “Pembebasan Irian Jaya 1 Mei 1963”


Gambar 13. Diorama No. 45. “Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1965”


Gambar 14. Diorama No. 47. “Surat Perintah 11 Maret 1966”


Gambar 15. Diorama No. 46. “Aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat 1966”

Sumber foto diorama: Museum Sejarah Monumen Nasional
Foto pembuka oleh Julia Sarisetiati.




Susunan Diorama Museum Sejarah Monumen Nasional
A. Ruang Diorama Sebelah Timur
1. Masyarakat Indonesia Purba; 2. Bandar Sriwijaya; 3. Borobudur; 4. Bendungan Waringin Sapta; 5. Perpaduan Syiwaisme-Budhaisme; 6. Sumpah Palapa; 7. Armada Perang Majapahit; 8. Utusan Cina ke Majapahit; 9. Pesantren sebagai pemersatu bangsa Indonesia; 10. Pertempuran pembentukan Jayakarta; 11. Armada Bugis; 12. Perang Makassar.

B. Ruang Diorama Sebelah Selatan
1. Perang Pattimura; 2. Perang Diponegoro; 3. Perang Imam Bonjol; 4. Perang Banjar; 5. Perang Aceh; 6. Perang Si Singamangaraja; 7. Perang Jagaraga; 8. Tanam Paksa; 9. Kegiatan Gereja Protestan dalam proyek penyatuan bangsa Indonesia; 10. Perjuangan Kartini; 11. Kebangkitan Nasional; 12. Taman Siswa.

C. Ruang Diorama Sebelah Barat
1. Muhammadiyah; 2. Perhimpunan Indonesia; 3. Stovia sebagai tempat persemaian pergerakan pemuda Indonesia; 4. Digul; 5. Sumpah Pemuda; 6. Romusha; 7. Pemberontakan tentara PETA di Blitar; 8. Proklamasi; 9. Pengesahan Pancasila dan UUD 45; 10. Hari lahir ABRI; 11. Pertempuran Surabaya; 12. Katholik Roma sebagai faktor pemersatu.

D. Ruang Diorama Sebelah Utara
1. Gerilya dalam perang kemerdekaan Indonesia; 2. Pangima Besar Sudirman; 3. Pengakuan kedaulatan; 4. Perjuangan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Indonesia menjadi anggota PBB; 6. Konperensi Asia-Afrika; 7. Pemilu pertama; 8. Pembebasan Irian Barat; 9. Kesaktian Pancasila; 10. Aksi-aksi Tritura; 11. Surat perintah sebelas Maret; 12. Penentuan pendapat rakyat Irian Barat.




Catatan kaki
[1] David Jenkins, Suharto and his generals: Indonesian military politics, 1975 - 1983 (Ithaca, N.Y: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1987). Versi terjemahan Indonesianya: David Jenkins, Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975 – 1983 (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010)
[2] Katharine E. McGregor, History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia's Past, (A Southeast Asia Publications Series: Asian Studies Association Australia, 2007)
[3] Katharine E. McGregor, “Representing the Indonesian Past: The National Monument History Museum from Guided Democracy to the New Order”, Indonesia 75 (Southeast Asia Program Publications at Cornell University, April 2003)




 

Komentar

 Sekelompok mahasiswa berjaket kuning berdemonstrasi di Monas sambil mengangkat poster yang berisi tuntutan-tuntutan mereka

Pasca 1998, bersamaan dengan dijatuhkannya Soeharto dan dipulangkannya para tentara ke barak, sejarah nasional versi Orde Baru tidak lagi dipercaya. www.allblondesex.com

Pasca 1998, bersamaan dengan dijatuhkannya Soeharto dan dipulangkannya para tentara ke barak, sejarah nasional versi Orde Baru tidak lagi dipercaya.

I'm excited to discover this site. I want to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely liked every part of it and I have you book-marked to check out new things on your site.

Adalah benar, bahwa suasana itulah yang segera terasa ketika membaca susunan sejarah visual hasil kerja Tim Perancang Isi Museum Sejarah Nasional yang dibentuk Orde Baru tersebut

You've made some good points there. I looked on the net for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.
This is my first time pay a quick visit at here and i am really impressed to read everthing at single place.

 membangun Jakarta adalah membangun identitas kolektif. Sampai di sini sejarah pun menjadi hal penting.

Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog based on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

Let us begin to share knowledge to improve the quality of intelligent and advanced society. A lot of things we need to learn to achieve success

Add comment

Isi bagian ini tidak akan ditampilkan untuk umum.
  • Tag HTML yang dibolehkan: <p><br>

Informasi lebih lanjut tentang opsi format tulisan

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.